Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si. selaku Rektor UPNVY (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta) melantik dan mengambil sumpah jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dari sebelumnya sebagai Arsiparis (jabatan Adminstratif), di Gedung Rektorat Kampus Bela Negara UPNVY di Jalan Padjajaran (Ring Road atau Lingkar Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Rabu (2/2/2022).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Mendikbudristek RI (Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia) Tanggal 31 Desember Nomor 95242-43/A.3/KP.05.00/2021 tentang pengangkatan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Kedua ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya adalah Sri Rahayuningsih, S.Sos. dari Satker (Satuan Kerja) Fakultas Pertanian dan Yulia Andriani, S.A.B. dari Satker FTI (Fakultas Teknik Industri).

Irhas mengharapkan kedua pegawai yang dilantik bisa bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Menurut Irhas, Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa merupakan jabatan yang sangat strategis bagi sebuah institusi negara termasuk UPNVY.

"Jabatan ini mengandung tanggung jawab yang besar dan dengan risiko yang besar pula. Data menunjukkan bahwa di Indonesia penyelewengan anggaran terbesar ada di sektor ini," ujarnya.

Namun, kedua pejabat yang hari ini dilantik dan diambil sumpah jabatannya sudah memenuhi syarat administratif dan memiliki track record dan kredibilitas yang baik dan kompeten.

Irhas mengungkapkan, UPNVY membutuhkan proses pengadaan barang dan jasa yang lancar, cepat, dan cermat. Oleh sebab itu, dibutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berintegritas dan bisa bekerja sama dengan semua bagian terkait.

"Saya ucapkan selamat bekerja dan selamat menjalankan tugas. Semua pihak siap mendukung kedua pejabat yang hari ini dilantik. Dan, semoga sukses untuk kita semua," ungkapnya.

Mulai tahun 2022 ini, lanjut Irhas, bidang pengadaan barang dan jasa akan terintegrasi dengan pemerintah pusat.