Yogyakarta - Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Rabu (6/8/2025). Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 1 Gedung Rektorat ini merupakan bagian dari komitmen Kampus Bela Negara dalam mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta penerapan tata kelola yang baik.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, Dr. Hendro Widjanarko, S.E., M.M., menegaskan keterbukaan informasi merupakan sebuah kewajiban bagi setiap badan publik yang menggunakan dana APBN atau memungut uang dari masyarakat.  

“Lembaga atau institusi yang dibiayai oleh APBN wajib untuk menginformasikan seluruh kegiatannya, kecuali informasi yang dikecualikan,” ujar Wakil Rektor dalam sambutannya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sekitar 40 peserta yang merupakan bagian dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari tingkat universitas hingga unit kerja. Kehadiran mereka menegaskan keseriusan UPN Veteran Yogyakarta dalam menyempurnakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam upaya UPN Veteran Yogyakarta untuk dapat mencapai predikat "Informatif" dalam penilaian KIP.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Kerja Sama dan Humas, Panji Dwi Ashrianto, S.Sos, M.I.Kom. memberikan penjelasan teknis mengenai pemenuhan Daftar Informasi Publik melalui laman masing-masing unit.

Rapat ini juga membahas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2024, yang menjadi dasar perbaikan strategi pengelolaan informasi di lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Melalui langkah ini, UPN Veteran Yogyakarta menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan budaya kerja yang terbuka dan bertanggung jawab, sejalan dengan semangat Kampus Bela Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan pelayanan publik.

Penulis: Della/Ulfa

Editor: Dewi