MAKASSAR - UPN “Veteran” Yogyakarta (UPNVY), meskipun secara orgasisatoris belum memiliki Dewan Guru Besar, namun dalam Musyawarah Nasional ke-2 Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI) telah mengirimkan wakilnya, yaitu Prof. Dr.  Ir. Sari Bahagiarti K., M.Sc. Munas ke-2 FDGBI diselenggarakan di Hotel Claro Makassar, tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019, dengan tuan rumah Universitas Hasanuddin.

Peserta berjumlah 168 Guru Besar, delegasi dari 53 Perguruan Tinggi yg ada si Indonesia, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) .

Munas dan Seminar FDGBI dibuka oleh Sekretaris Daerah yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan. Bertindak sebagai Keynote speaker adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di dalam munas tersebut dilaksanakan pula penetapan Ketua FDGBI periode 2019 – 2021, yaitu Prof Dr. Ir. Mursalim. Prof. Mursalim adalah Ketua Dewan Guru Besar Universitas Hasanuddin. Sementara itu sebagai Wakil Ketua, telah disepakati, Prof Dr. Sutyastie Soemitro, ketua Dewan Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung. Isu-isu strategis yang dibahas di dalam Munas antara lain bagaimana kontribusi pemikiran Profesor pada pengembangan policy based di pemerintahan, Karakter Bangsa di era disrupsi peradaban, serta strategi mengisi kesenjangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Di sisi lain Focus Group Discussion (FGD) dalam Munas tersebut dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing mendiskusikan tentang Nilai-nilai kebersamaan dan karakter bangsa, Kontribusi FDGBI dalam pendidikan, Exit strategy Indonesia dalam menghadapi perang dagang China – Amerika, dan Rencana Pemerintah untuk merekrut rektor dari luar negeri serta pemberian gelar Guru Besar Kehormatan. Delegasi UPN “Veteran” Yogyakarta termasuk dalam Kelompok III. Dalam FGD kelompok III, disepakati kata kuci solusi dalam menghadapi perang dagang Chimerika adalah: Indonesia harus mandiri dan berdaulat di segala bidang.

Selain ke-4 topik yg didiskusikan, dalam Forum tersebut dibahas pula tentang pentingnya radikalisasi Pancasila dengan blue print yang jelas guna menangkal paham radikalisme agama yg mengancam Indonesia. Isu ini diungkapkan oleh Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A., Rektor Universitas Hasanuddin. FDGBI juga akan mengusulkan dan memperjuangkan bahasa Nusantara Raya (Bhs Melayu) menjadi salah satu bahasa ilmiah internasional.

Hasil Munas akan dirangkum oleh panitia, dan dibagikan kepada seluruh peserta. Dari hasil Munas ini FDGBI akan melayangkan surat rekomendasi ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, dan Menristekdikti. Isi surat berupa pernyataan sikap dan usulan terkait dengan rencana rekrutmen rektor asing dan pengangkatan guru besar kehormatan. Pada prinsipnya rencana rekrutmen rektor asing harus melalui kajian secara baik dari berbagai aspek. Di sisi lain, guru besar adalah jabatan fungsional akademik, bukan merupakan suatu gelar. Oleh karena itu tidak untuk diberikan sebagai sebuah gelar kehormatan. (SBK/FTM)