YOGYAKARTA – Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Panduan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Ruang Seminar FEB pada Jumat (13/3/2026). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 83 peserta penanggungjawab pencanangan Zona Integritas di lingkungan universitas hingga fakultas.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman setiap indikator sebelum mengisi LKE untuk proses penilaiaan dari Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri (TPPTN) ke Tim Penilai Satuan Kerja (TPSK).

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum UPN “Veteran“ Yogyakarta, Dr. Ir. Sutarto, M.T., mengatakan LKE menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap komponen reformasi birokrasi di kampus benar-benar dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik. Tantangannya, lanjut Dr. Sutarto, kerapkali bukti dukung yang disiapkan belum sepenuhnya mencerminkan praktik di lapangan.

“Pengisian LKE menjadi satu tahapan krusial dalam mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani,” ujar Wakil Rektor dalam sambutannya saat pembukaan Bimtek.

Wakil Rektor kembali mengingatkan seluruh peserta yang hadir bahwa pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, bukan sekadar pemenuhan dokumen administrasi semata. Lebih dari itu, mencerminkan upaya nyata universitas dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan layanan yang lebih baik.

“Saya berharap melalui kegiatan Bimtek ini, kita bukan sekadar menyelesaikan target pengisian, tetapi juga memenuhi data, mempunyai kesamaan persepsi, dan meningkatkan pemahaman terhadap indikator serta memastikan bahwa bukti dukung yang disiapkan benar-benar mencerminkan praktik di lapangan,“ imbuhnya.

Bimtek Panduan Pengisian LKE Zona Integritas menghadirkan dua narasumber dari Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yakni Zulfahmi dan Syachrudin.

Kedua narasumber merincikan dokumen, data, dan proses digitalisasi yang perlu disiapkan dalam pengisian LKE. Salah satu narasumber, Syachrudin, menegaskan bahwa Zona Integritas merupakan instrumen dalam pencapaian Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi masih menjadi fokus dari Asta Cita Pemerintah saat ini yang menginginkan setiap unit melakukan penegakkan hukum. Khususnya dalam mencegah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dengan Zona Integritas inilah diharapkan hal itu bisa terwujud,“ papar Syachrudin.

Sebagai informasi, UPN “Veteran” Yogyakarta telah meresmikan pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Jumat (20/12/2024). Pencanangan Zona Integritas ini mengokohkan komitmen UPN “Veteran” Yogyakarta untuk mewujudkan reformasi birokrasi dengan menciptakan tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di lingkungan kampus.

Penulis: Ulfa

Editor: Dewi