Yogyakarta – Universitas Pembangunan Nasional (UPN)  Veteran Yogyakarta bersama dengan 15 perguruan tinggi di Yogyakarta berkomitmen untuk menyukseskan program kesejahteraan sosial yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Sosial (Kemensos) pada Kamis (17/7/2025) di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM.

Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si., mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti MoU tersebut dengan melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Pendampingan tersebut, lanjut Rektor, diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Yogyakarta agar dapat naik kelas.

“Harapannya kelas masyarakat yang tadinya dari penerima PKH (Program Keluarga Harapan), meningkat menjadi penerima modal dan harapannya masyarakat miskin dapat kami entaskan menjadi masyarakat dengan kelas yang lebih baik,” ujar Rektor.  

Penandatanganan MoU tersebut, dilanjutkan dengan acara Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) dari Kemensos. Dihadiri sebanyak 1.000 KPM, graduasi tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Dalam pidatonya, Mensos yang kerap disapa Gus Ipul tersebut menyampaikan bahwa graduasi adalah momen transisi penting Ketika KPM bansos dinyatakan telah mandiri secara sosial dan ekonomi.

“Graduasi adalah bukti keberhasilan kalau bantuan sosial yang diberikan telah menjadi jembatan bukan tempat berdiam, graduasi adalah bukti bahwa kemiskinan juga bisa dihentikan bukan diwariskan,” ujar Mensos RI.

Mensos melanjutkan, tujuan bansos bukan untuk membuat orang bergantung, tapi untuk membantu mereka bangkit dan mandiri. Ia menekankan bahwa bansos bersifat sementara, serta hadir sebagai awal proses pemberdayaan bukan akhir perjuangan karena bansos sementara berdaya selamanya.

“Bansos adalah tangan yang mengangkat bukan tali yang mengikat ini adalah hak sementar bukan identitas tetap,” imbuh Mensos.

Sebagai informasi, sebanyak 1.000 peserta graduasi tersebut berasal dari lima kabupaten dan kota di DIY meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman. Harapannya gradusi KPM dapat meningkatkan pendapatan serta akses pendidikan, Kesehatan, dan layanan dasar lainnya tanpa ketergantungan dari bansos.

Penulis: Ulfa

Editor: Dewi